Investigasi

1.  Negara ASEAN yang menerapkan Sistem pemerintahan preridensial Parlementer

a.  Dua Negara ASEAN yang menerapkan Sistem pemerintahan preridensial

1.  Myanmar

Sistem pemerintahan Myanmar yaitu Presidensil. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara). Tatmadaw ini secara organik masuk ke Pyithu dan Amyotha Hluttaw. Secara de facto, hanya yang memiliki kaitan dengan Tatmadaw yang menjadi Presiden.

2.  Filipina

Sistem pemerintahan Filipina adalah Presidensil. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk jabatan 6 tahun. Presiden menominasikan para kandidat untuk mengepalai departemen dan kementerian pemerintah. Selanjutnya, sebuah komisi bernama The Commission of  Appointments, terdiri atas 24 orang memutuskan mata calon yang jadi. Selain presiden, juga ada wakil presiden yang dipilih secara langsung, terpisah dari presiden. Dimungkinkan, wakil presiden ini berasal dari parpol yang berbeda dengan presiden.

b.   Dua Negara ASEAN yang menerapkan Sistem pemerintahan Parlementer

1.    Kamboja

Negara Kamboja menerapkan Sistem pemerintahan Parlementer, Karena Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly (NA).  

NA adalah organ utama legislatif. Anggota sekitar 123 orang yang dipilih secara luber. Kandidatnya berasal dari para parpol. Wewenangnya secara umum serupa dengan ideal peran badan legislatif secara teoretik. Senate anggotanya tidak boleh lebih dari 1/2 anggota NA, sehingga jumlahnya sekitar 61 orang saja. Perannya mirip dengan anggota DPD di Indonesia: Kurang kewenangan signifikan. 

2.    Laos

Negara Laos menerapkan Sistem pemerintahan Parlementer. Presiden adalah kepala negara, yang dipilih oleh 2/3 anggota NA. Setelah masa jabatan habis, ia bisa dipilih kembali. Presiden bukanlah kepala pemerintahan, tetapi punya wewenang seperti: Representasi negara, secara resmi mengangkat perdana menteri, menteri, dan pejabat tinggi lainnya, panglima tertinggi angkatan perang, dan fungsi-fungsi rehabilitas, abolisi, dan grasi. Sebagai kepala administrasi pemerintahan, duduklah Perdana Menteri berikut menteri dan pejabat lain setingkat menteri. PM diangkat oleh Presiden dengan persetujuan NA. PM adalah kepala eksekutif dan dapat mengangkat sejumlah pejabat. PM dan para menterinya dapat diberhentikan oleh NA.

National Assembly (NA) adalah manifestasi rakyat Lao. Fungsinya memproduksi legislasi dan menentukan personal yang menjalankan administrasi negara. Secara de facto, kuasa NA ada di tangan parpol: Lao People's Revolutionary Party. Anggota NA dipilih lewat pemilu untuk jabatan 5 tahun.                                                                   

2.  Dua perbedaan utama Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

             I.        Kekuasaan atau posisi kepala Negara (pemisahan jabatan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan)

Pada sistem pemerintahan presidensial, presiden menjabat dua jabatan sekaligus yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sedangkan sistem pemerintahan Parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan

              II.        Masa Jabatan Kepala Pemerintahan

Pada sistem pemerintahan presidensial, Masa Jabatan Kepala Pemerintahan ditetapkan Jangka Waktu atau periode tertentu. Jabatan kekuasaan presiden lebih pasti, karena presiden tidak dapat dijatuhkan sebelum habis masa jabatannya.

 Sedangkan sistem pemerintahan Parlementer, Masa Jabatan Kepala Pemerintahan Tidak ditentukan Jangka Waktu, karena sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada cabinet.

3.  Trias Politika

istilah trias politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda, yaitu:

1.  Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang yang bisa berbentuk DPR, Senat, DPD, atau DPRD di daerah-daerah otonom.

2.  Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang yang biasanya berupa presiden dan para menterinya beserta birokrasi pemerintahan.

3.  Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang yang di Indonesia berupa MA (Mahkamah Agung), lembaga-lembaga peradilan bawahan MA dan MK.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya mulus atau tanpa halangan. Trias Politika—penciptaannya dipenuhi dengan prasangka gagasan Negara borjuis. Perebutan kekuasaan dan hak milik—transformasi struktur ekonomi dan politik dari ‘kerajaan’ menuju ‘republik’—hasil dari revolusi borjuis merupakan landasan datangnya trias politika.

Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Salah satu contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah  Amerika Serikat dan  Indonesia. Di  Amerika Serikat, 3 lembaga tersebut saling berusaha mencari kesalahan sekecil mungkin pada tiap-tiap lembaga, dengan itu maka setiap lembaga saling mempertahankan lembaganya masing-masing dengan cara berusaha berhati-hati agar tidak membuat kesalahan sekecil mungkin, jadi 3 lembaga di  Amerika Serikat sangat kuat pertahananya. Sedangkan di  Indonesia, 3 lembaga tersebut saling bekerja sama dan saling memenuhi.

4.  Sistem presidensial sudah diterapkan di Indonesia.

Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik". Dengan demikian, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Pada Pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial.

Indonesia menganut sistem presidensil, yang secara formal dan substansial bervariasi dalam sejumlah periode kepolitikannya. Di masa Orde Baru 1971 - 1998, sistem presidensil yang diterapkan berciri satu kali pemilu, yaitu untuk memilih anggota DPR. Anggota DPR ini otomatis menjadi anggota MPR dengan komposisi sekitar 75% kursi. Sisa 25%-an kursi anggota MPR diambil dari utusan golongan dan ABRI yang diangkat oleh Presiden. Presiden di masa Orde Baru "sangat" prerogatif memilih menteri untuk memimpin departemen tanpa mempertimbangkan atau berkompromi dengan anggota Parlemen. Akibatnya, menteri solid ketika bekerja sama dengan Presiden. Sistem presidensil berubah pasca transisi politik 1998. Mulai tahun 2004, pemilu diadakan 2 kali: Untuk memilih anggota parlemen (DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD) dan untuk memilih presiden dan wakil presiden (satu paket). Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dipromosikan oleh para parpol. Untuk DPD umumnya calon independen. Total jumlah anggota DPD maksimal 1/3 total jumlah anggota DPR. Karena para parpol yang ikut pemilu banyak, maka tidak ada mayoritas 50 + 1 di parlemen. Presiden jadi dilematik menentukan menteri jika murni mengandalkan hak prerogatifnya. Akibatnya, terjadi quasi-parlementarian dalam penentuan menteri: Presiden memproporsionalisasikannya dengan komposisi suara parlemen, yaitu persentase suara para parpol yang sepakat berkoalisi dengan partai presiden. Makin besar persentase suara parpol yang berkoalisi, makin banyak jatah menteri yang diperoleh. Dengan demikian Indonesia sudah mempraktekan sistem presidensial.

5.  Makna Pemerintahan dalam arti sempit dan luas

ü Arti sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

ü Arti luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

------

Referensi:

·         http://setabasri01.blogspot.com/2012/05/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan_11.html

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Pemisahan_kekuasaan

·         http://politik.kompasiana.com/2011/11/27/trias-politika-adalah-demokrasi-tanpa-rakyat-pengabdi-watak-antidemokrasi-416758.html

·         http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

·         Buku PKn SMA/MA kelas XII (BSE)